• November 27, 2024

Singapura hanya fokus pada upayanya mengurangi kabut asap

Siti mengatakan, pemerintah Indonesia telah melakukan penegakan hukum dan upaya mencegah terulangnya kebakaran hutan.

JAKARTA, Indonesia — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan rekannya, Menteri Lingkungan Hidup Singapura, untuk menahan diri dan tidak banyak berkomentar terkait isu kebakaran lahan di Indonesia.

Siti mengatakan, sejauh ini pemerintah Indonesia telah mengambil langkah besar dan penting untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan lagi pada tahun ini dan beberapa tahun ke depan.

“Kami secara konsisten terus melakukan bagian kami untuk mencegah kebakaran hutan dan menegakkan hukum. Sekarang pertanyaan saya, apa yang dilakukan pemerintah Singapura? Menurut saya, dia harus fokus pada perannya sendiri, kata Siti petunjuk hutan.news di Jakarta, pada Sabtu, 16 April.

Pernyataan Siti itu menanggapi komentar Menteri Lingkungan Hidup Singapura Masagos Zulkifli dalam forum di Hotel Ritz Carlton-Millenia, Jumat, 15 April.

Pada waktu itu Zulkifli mengatakan perusahaan kehutanan dan pertanian harus mengambil tanggung jawab penuh untuk mencegah dan mengurangi kebakaran di konsesi Indonesia.

“Kebakaran lahan seperti tahun lalu tidak boleh terulang lagi, karena kemarau berkepanjangan membuat api tidak terkendali dan cepat menyebar,” ujarnya. Zulkifli.

Daripada banyak berkomentar, menurut Siti, lebih baik Negeri Singa segera bekerja dan melakukan bagiannya. Siti mengaku paham dengan kondisi Singapura yang kerap dibanggakan pemerintahnya atas upaya yang dilakukan kepada masyarakat.

Sementara dalam kasus kebakaran hutan, pemerintah Singapura menyadari bahwa janji saja tidak cukup. Harus didukung dengan tindakan nyata. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan kredibilitas di mata rakyatnya sendiri.

“Tidak perlu terlalu banyak berkomentar mengenai apa yang dilakukan Indonesia saat ini. Tapi dengan segala hormat kepada rekan-rekan saya di Singapura, apa yang mereka lakukan (untuk meringankan asap)?” kata Siti.

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan mana pun yang dianggap tidak patuh terhadap pengelolaan lahan dan kebakaran hutan di wilayah konsesi perusahaan tersebut. Bahkan, baru-baru ini diketahui perusahaan pemilik konsesi tersebut berkantor pusat di Singapura.

Siti mengatakan, jika suatu pemerintah hanya mengandalkan komentar pihak lain, maka langkah apa pun akan sulit dilaksanakan.

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia mempunyai cara dan upaya khusus untuk mengatasi permasalahannya sendiri.

“Padahal hanya Indonesia yang bisa memahami permasalahan yang dialami Indonesia dan kami menyadari bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa langkah-langkah penting harus diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Siti.

Ia menjelaskan, semua pernyataannya bukan berarti tidak menghargai masukan yang diberikan negara tetangga Singapura. Namun, saya juga meminta mereka berhenti berkomentar, terutama terkait isu kebakaran hutan dan kabut asap, kata Siti.

Masalah bagi kedua negara

Lantas bagaimana reaksi Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, atas pernyataan kedua menteri lingkungan hidup tersebut?

“Masalah ini bukan hanya masalah Singapura atau Indonesia. “Kita akan cari tahu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia (untuk mengurangi kabut asap),” kata Anil yang ditemui saat berdialog di Jakarta, Senin 18 April.

Sebelumnya, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu, Negeri Singa mengaku marah kepada Indonesia karena asap dari kejadian tersebut menyebar hingga ke Singapura selama beberapa minggu.

Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam menyatakan Indonesia menunjukkan perilaku yang tidak mempertimbangkan keselamatan warga negaranya dan masyarakat Indonesia sendiri.

Salah satu dampaknya, Singapura memboikot produk-produk yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan Sumatera sehingga menyebarkan asap ke dalam negeri. Beberapa supermarket besar di Singapura seperti FairPrice, Sheng Siong dan Prime Supermarket telah menghapus semua produk Asia Pulp & Paper Group, APP dari raknya.

APP diduga merupakan perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan sehingga menyebarkan kabut asap hingga ke Singapura. —Rappler.com

BACA JUGA: