Presiden Jokowi berjanji akan merilis nama-nama WNI di Panama Papers
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Data yang bocor tersebut akan digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melacak WNI yang melakukan penghindaran pajak.
JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo berjanji akan segera merilis hasil kajian pemerintah terkait informasi berupa nama WNI pada dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca atau dikenal dengan “The Panama Papers”.
Nanti saya sampaikan kalau semuanya sudah final, kata Jokowi usai meresmikan dan meninjau Pelabuhan Tobelo di Halmahera Utara, Provinsi Maluku, Rabu, 6 April.
Dokumen tersebut mengungkap nama-nama kepala pemerintahan, mantan kepala pemerintahan, pejabat dan pengusaha dari berbagai negara yang menyewa jasa Mossack untuk mendirikan perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri.
Beberapa nama WNI yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Sandiaga Uno, Riza Chalid, dan Djoko Soegiarto Tjandra. (Baca: Jejak Panama Papers di Indonesia)
Pemerintah saat ini terus melakukan validasi informasi yang masuk dengan tujuan mencocokkan data dengan yang diperoleh dari otoritas pajak negara-negara yang tergabung dalam G-20.
“Karena, ada sesuatu yang terlibat amnesti pajak dan seterusnya, setelah itu saya umumkan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Belum tentu melakukan bisnis ilegal
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memuji bocornya daftar nama dalam dokumen Panama Papers.
“(Dokumennya) bagus, bisa menambah data yang kita punya,” kata Bambang usai rapat dengan Komisi XI DPR Senayan, Jakarta, Rabu, 6 April.
Bambang menjelaskan, tidak semua data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sama dengan data yang dimiliki Aliansi Jurnalis Investigasi Global (ICIJ). Ia juga mengingatkan, tidak semua nama yang tercantum dalam dokumen tersebut melakukan bisnis ilegal.
Saya kira untuk tujuan kita di Indonesia kita akan melihat apakah transaksi tersebut berimplikasi pada pembayaran pajak yang sesuai, kata Bambang.
Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak, kata dia, tidak fokus pada praktik pencucian uang. Namun, mereka akan mengejar semua orang yang belum membayar pajak.
Hal ini juga diamini oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Ia mengatakan, Dirjen Pajak akan mengejar pajak masyarakat Indonesia di mana pun.
“Kami menargetkan perpajakan global, bukan hanya perpajakan domestik,” katanya. –dengan laporan ANTARA/Rappler.com
BACA JUGA:
