• November 25, 2024

Berita hari ini : Jumat 2 Juni 2017

Halo pembaca Rappler!

Pantau terus halaman ini untuk mengetahui update berita terkini yang dihimpun redaksi Rappler Indonesia pada Jumat, 2 Juni 2017.

Gubernur terpilih DKI: Menggertak Anies-Sandi tak akan mengurangi suaranya

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno menghadiri acara syukuran kader Gerindra dari berbagai aliran agama. Anies mengajak warga menatap masa depan.

Mengurangi perilaku perundungan karena Pilkada DKI telah usai. Anies berjanji akan merangkul dan melindungi semua kelompok di masa depan.

“Tidak perlu menjawab jika kamu-menggertak. Pilkada telah usai. Menggertak Anies-Sandi tak merendahkan suaranya. Memuji Anies-Sandi juga tidak akan menambah suara, kata Anies saat berpidato di Jakarta.

Ia berjanji menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, Jakarta bukan milik satu kelompok saja, melainkan milik seluruh warga DKI.

“Jangan khawatir, kami sama-sama fokus pada tiga program. Kami tidak pernah fokus pada identitas. Kami fokus pada satu isu pendidikan, dua isu ketenagakerjaan dan tiga isu biaya hidup. “Kami akan selalu fokus pada program tersebut,” ujarnya. Baca lebih lanjut di sini.

Menteri Siti: Indonesia tidak terpengaruh dengan keputusan AS mengenai Perjanjian Paris

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan Indonesia tidak akan terpengaruh dengan keputusan Presiden Amerika Serikat yang menarik diri dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Pasalnya, pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mengurangi pemanasan suhu bumi akibat emisi gas karbon hingga 2 derajat Celcius.

“Kami ingin menurunkannya menjadi 2 derajat atau 1,5 derajat Celcius. Saat ini diperkirakan masih 3,5 derajat Celcius dan akan berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. “Di Indonesia saya kira berdasarkan undang-undang dan konstitusi kita akan lanjutkan,” kata Siti yang ditemui di Jakarta.

Ia juga menegaskan, jika menyangkut persoalan lingkungan hidup, posisi Indonesia tidak akan tergoyahkan. Apalagi sejak Presiden Donald Trump memutuskan menarik diri dari perjanjian tersebut.

Ketegasan Indonesia dalam berpegang teguh pada implementasi Perjanjian Paris mengacu pada tiga justifikasi. Pertama, Pasal 28h ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kedua, mengingat ekosistem Indonesia merupakan negara kepulauan yang di beberapa wilayah sangat rentan terhadap dampak kenaikan suhu global. Ketiga, Perjanjian Paris dianggap sebagai alat yang baik dan sistematis, yang berisi kumpulan metodologi untuk membantu pemerintah Indonesia menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui berbagai langkah. Baca selengkapnya Di Sini.

Alumni 212 ini akan menggelar tablig akbar pada 9 Juni di Masjid Istiqlal

Alumni Aksi Bela Islam 2 Desember (212) ini akan terus melakukan aksi membela pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab yang kini tersangkut kasus percakapan pornografi. Sebagai bentuk dukungan, mereka berencana mengerahkan massa lebih banyak pada Jumat, 9 Juni.

“Insyaallah Jumat depan akan kami lakukan TIDAK sini lagi (Masjid Sunda Kelapa). “Tapi kami mengadakan acara besar di (Masjid) Istiqlal,” kata Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Sambo di Masjid Sunda Kelapa.

Menurut dia, acara tersebut dirancang dalam bentuk tablig akbar. Acara tersebut, kata Sambo, merupakan salah satu cara menguji kesiapan masyarakat menyambut Rizieq yang diperkirakan akan segera kembali ke Indonesia. Saat ini dia berada di Arab Saudi.

Tablig akbar membangkitkan semangat umat, cinta ulama, pembelaan agama, katanya.

Jika antara 500 ribu hingga 1 juta orang datang ke Masjid Istiqlal, berarti umat sudah siap.

“Pada dasarnya, pulang tidaknya Habib (ke Indonesia) tergantung kesiapan kita semua,” ujarnya. Baca selengkapnya Di Sini.

Presiden Jokowi menunjuk 9 orang sebagai pengarah pengembangan Pancasila

PAMERAN ARSIP.  Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan (paling kanan) meninjau pameran arsip manuskrip dan dokumentasi foto peringatan hari lahirnya Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis 1 Juni.  Foto oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) akan diisi oleh berbagai tokoh masyarakat dan agama sebagai pengurus yang berjumlah sekitar 9 orang. Lembaga baru yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 ini mempunyai tugas memantapkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara terpadu untuk memantapkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pengamalan Pancasila akan diintegrasikan dengan program pembangunan antara lain pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan program lainnya.

“Secara kelembagaan akan terdiri dari Pengurus dan Dewan Eksekutif. Komponen Pengurus ada tiga, yakni negara, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. “Ada sekitar sembilan orang,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Pancasila.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan mengeluarkan keputusan presiden untuk menentukan siapa yang akan menjadi Komite Pengurus dan CEO. Satuan kerja tersebut, kata dia, nantinya akan beradaptasi dengan situasi perkembangan teknologi dan model pendidikan.

Artinya akan ada inovasi implementasi doktrin Pancasila melalui UKP PIP.

“Saya juga yakin lembaga ini akan banyak mengembangkan inovasi. “Tunggu dulu mereka terbentuk, baru mereka rumuskan programnya lebih detail,” ujarnya. Baca selengkapnya Di Sini.

KPK akan menindaklanjuti dugaan aliran dana ke rekening Amien Rais

PEMBARUAN.  Tokoh reformasi Amien Rais (tengah) menyampaikan pidato saat menghadiri 'Refleksi 19 Tahun Reformasi' di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu, 20 Mei.  Foto oleh Reno Esnir/ANTARA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan akan menindaklanjuti dugaan adanya aliran uang kepada mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amien Rais dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. . Wakil Ketua KPK Laoede Muhammad Syarif mengatakan, penyidik ​​akan terus memantau dan mencermati persidangan yang melibatkan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Penyidik, kata Laoede, bisa saja memanggil Amein Rais untuk dimintai keterangan jika dianggap perlu.

“Pasti (disebut), tapi perlu diperjelas. Tapi kita lihat dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik ​​akan menganalisis seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Nantinya, jaksa penuntut umum juga akan melimpahkan hasilnya ke KPK secara bertahap, kata Febri.

Adanya aliran uang kepada Amien terungkap saat sidang pembacaan tuntutan terhadap Siti Fadilah di pengadilan tipikor. Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu didakwa menerima dana senilai total Rp600 juta dari proyek pengadaan alat kesehatan. Jaksa Penuntut Umum KPK Iskandar Marwanto mengatakan, uang tersebut masuk ke rekening Amien sebanyak enam kali. Baca selengkapnya di Di Sini. – Rappler.com

Keluaran Sydney