Hasil KTT OKI tidak boleh berhenti hanya pada seruan dan deklarasi saja
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Kedua dokumen hasil KTT OKI tersebut tidak akan serta merta mengantarkan Palestina menjadi negara berdaulat.
JAKARTA, Indonesia – Pada 6-7 Maret, Indonesia menyelenggarakan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta Convention Center. Dihadiri oleh 48 negara dari 55 negara yang diundang, negara-negara anggota OKI membahas isu mendesak yaitu mengenai kelanjutan Palestina sebagai negara berdaulat.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan, dari 29 negara Konferensi Asia Afrika (KAA), Palestina menjadi satu-satunya negara anggota yang masih dijajah oleh negara lain, yakni Israel. Setelah dua hari pertemuan, 48 negara anggota OKI sepakat untuk menyerahkan dua dokumen, yakni deklarasi dan resolusi.
Pertanyaannya kini, apakah kedua dokumen tersebut saja cukup membuat Israel keluar dari wilayah Palestina? Pengamat Timur Tengah Trias Kuncahyono menilai hasil KTT OKI tidak ada artinya jika tidak ada tindak lanjut.
“Jangan sampai hanya berhenti pada pernyataan dan seruan saja. Harus ada langkah konkrit lain pasca KTT OKI kemarin, kata Trias saat dihubungi Rappler, Selasa, 8 Maret.
Salah satu hal yang kini menjadi pertanyaan publik adalah terkait seruan boikot produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman Palestina yang diduduki Israel. Trias menyarankan kepada pemerintah untuk memperjelas produk mana saja yang diboikot. Lantas bagaimana mekanisme Indonesia untuk mengetahui apakah produk buatan Israel masuk ke Indonesia? Sebab antara kedua negara tidak ada hubungan diplomatik.
“Kalau sekedar seruan boikot, tidak mengikat. “Ibaratnya fatwa,” kata Trias.
Ia pun mengakui dampak deklarasi dan dokumen resolusi tersebut tidak akan dirasakan Palestina saat ini. Setidaknya, kata Trias, dengan adanya resolusi dan deklarasi tersebut, negara-negara anggota OKI dapat terlibat dalam proses dialog perdamaian antara Israel dan Palestina.
Sejauh ini dialog tersebut baru melibatkan empat pihak eksternal, yakni Rusia, Amerika Serikat, PBB, dan Uni Eropa. Keempat bagian tersebut biasa disebut kuartet.
Ia mengatakan masyarakat juga harus diingatkan untuk tidak lupa bahwa persoalan Palestina akan selalu menjadi hutang sejarah selama belum menjadi negara berdaulat.
“Apalagi hasil deklarasi dan resolusi tersebut akan menjadi pertimbangan Amerika Serikat. Agenda Palestina akan menjadi agenda rutin mereka mulai saat ini, tambah Trias.
Realisasi kampanye
Ia menambahkan, melalui konferensi tersebut, Jokowi setidaknya melunasi janji-janji kampanye yang diucapkannya pada Pilpres 2014 lalu. Saat itu, Jokowi berjanji jika terpilih menjadi presiden, ia akan mendukung kemerdekaan penuh Palestina.
“Dengan cara ini dia memenuhi janji kampanyenya,” katanya.
Pamor Indonesia di mata internasional juga akan semakin meningkat setelah berhasil mendatangkan 48 negara dari 55 negara anggota OKI. Apalagi saat undangan baru disebar pada pertengahan Januari lalu.
Sepanjang KTT, lanjut Trias, menjadi pengingat bahwa sesama negara anggota OKI harus bersatu dan tidak menimbulkan konflik. – Rappler.com
BACA JUGA:
