Presiden Jokowi: Realisasi belanja pemerintah 91,2%
JAKARTA, Indonesia – Bang Udin menaruh harapan besar tahun ini. “Mudah-mudahan harga dagingnya turun ya Bu,” kata pedagang di pasar swalayan Jati Cempaka, Bekasi, Jawa Barat.
Senin pagi, 4 Januari, hari pertama kegiatan rutin di tahun baru, semua orang punya optimisme yang sama. Udin rata-rata menjual 30 kilogram daging sapi segar setiap harinya, yang diperolehnya langsung dari rumah potong hewan.
Daging sapi yang dijual di pasar tersebut merupakan daging sapi lokal. Udin mengaku melihat di televisi ada ratusan ton daging impor. Dia bertanya kemana perginya daging itu?
Udin menjual daging sapi seharga Rp 110 ribu per kilogram. “Meningkat dua kali lipat sejak Idul Fitri, lalu Natal. “Saya berharap harga daging turun lagi sehingga saya bisa menjualnya di bawah Rp 100 ribu per kilogram,” kata Udin.
Omzet yang banyak lebih penting bagi pedagang seperti beliau karena tidak mudah menaikkan harga jual. Pembeli akan lari atau mengurangi pembelian.
Di Istana Negara, Presiden Joko “Jokowi” Widodo juga memulai kegiatan resmi tahun 2016 hari ini dengan memimpin rapat kabinet. Informasi yang cukup menggembirakan disampaikan Jokowi berdasarkan laporan Menko Perekonomian mengenai realisasi APBN Perubahan tahun 2015.
Inflasi pada tahun 2015 diperkirakan ditutup pada angka 3,35 persen. Bersamaan dengan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menggelar konferensi pers siang tadi untuk mengumumkan sejumlah data detail, termasuk data kemiskinan.
Jokowi juga mengatakan, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 akan berkisar antara 4,7 hingga 4,8 persen.
“Dibandingkan negara lain cukup bagus karena ada negara lain yang turun 1,5 persen, ada yang turun 2 persen, ada pula yang pertumbuhannya lebih rendah 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Jokowi.
Dari segi belanja dan survei anggaran juga menggembirakan. Jelas realisasinya tidak seperti yang dikatakan banyak pengamat, kata Jokowi.
Pengamat sebelumnya menyebut realisasinya akan turun di bawah 80 persen. Jadi, realisasi belanja pemerintah sebesar 91,2 persen atau turun Rp1,810 triliun, kata Jokowi.
Pendapatan negara tercatat sebesar 84,7 persen atau Rp 1.491 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar 83 persen dan penerimaan bukan pajak sebesar 93,8 persen.
Angka tersebut dinilai baik karena berarti defisit berada di angka 2,8 persen. SILPA atau selisih surplus/defisit dan pembiayaan bersih sebesar Rp 10,8 triliun.
Inflasi dinilai masih cukup tinggi sehingga presiden mengingatkan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Badan Urusan Logistik mengenai hal tersebut.
Laporan Badan Keuangan dan Fiskal mengenai realisasi APBN-P tahun 2015
Sebelumnya, Badan Keuangan dan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyoroti situasi perekonomian Indonesia pada tahun 2015 bergerak dalam tingginya ketidakpastian global, rendahnya harga komoditas dan kondisi dalam negeri. Yang dimaksud dengan kondisi dalam negeri adalah ketersediaan infrastruktur, reformasi birokrasi dan faktor pendukung lainnya yang juga menantang.
Dalam kondisi seperti itu, APBN Perubahan 2015 dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian.
Berdasarkan catatan BKF, total pendapatan dalam negeri mencapai sekitar 85 persen dari target (atau Rp 1.491,7 triliun). Termasuk di dalamnya penerimaan pajak nonmigas sebesar 81 persen dari target (sebesar Rp 1.005,7 triliun) yang tumbuh 14 persen dibandingkan realisasi pajak nonmigas tahun 2014. Penerimaan bea dan cukai sebesar 92,5 persen dari target.
“Tingkat pendapatan ini sangat optimal, mengingat perlambatan pertumbuhan global dan lokal,” demikian laporan BKF yang dipimpin oleh Suahazil Nazara.
Total belanja pemerintah mencapai 91 persen dari target (atau Rp 1,810 triliun). Belanja pemerintah pusat mencapai 90 persen, dan transfer ke daerah sekitar 94 persen.
Khusus Belanja Modal Pemerintah Pusat, penyerapannya tercatat 84 persen dari target (sebesar Rp 213 triliun atau tumbuh 54 persen dibandingkan Belanja Modal tahun 2014 sebesar Rp 138 triliun). Hal inilah yang digunakan untuk membangun infrastruktur sebagai landasan pembangunan ekonomi kita ke depan.
Pada tahun 2015, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp20,8 triliun untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh desa di Indonesia.
Defisit anggaran tercatat sebesar 2,8 persen, di bawah batas atas 3,0 persen yang ditetapkan peraturan perundang-undangan APBN-P. “Kita sangat membutuhkan defisit anggaran dalam lingkup terkendali sebagaimana diamanatkan undang-undang untuk membangun infrastruktur yang kita inginkan secara optimal,” demikian laporan BKF.
Defisit anggaran yang semakin besar membuat pembiayaan anggaran juga lebih tinggi 48 persen dibandingkan target APBN-P. Pembiayaan tambahan sebagian diambil dari sumber bilateral dan multilateral yang lebih murah anggarannya.
Dengan kondisi fiskal yang diuraikan di atas, pemerintah masih mampu merealisasikan sekitar Rp65 triliun penyertaan modal negara di berbagai BUMN.
Pokok-pokok Realisasi Awal APBNP Tahun 2015 merupakan realisasi sementara pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2015. Angka resmi tersebut nantinya akan dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK). . —Rappler.com
BACA JUGA:
