• November 29, 2024

Berita hari ini : Rabu 26 Juli 2017

Halo pembaca Rappler!

Pantau terus halaman ini untuk mengetahui update berita terkini yang dihimpun redaksi Rappler Indonesia pada Rabu, 26 Juli 2017.

Bank Dunia kesulitan melepas Sri Mulyani ke Indonesia

Presiden Bank Dunia Kim Yong Kim mengaku cukup sulit melepaskan Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Managing Director untuk kembali ke Indonesia. Jim sempat berdiskusi panjang dengan Sri sebelum akhirnya mengizinkan Menteri Keuangan kembali ke Indonesia.

Salah satu alasan Kim akhirnya membiarkan perempuan yang akrab disapa Ani itu kembali ke Indonesia adalah karena Ani menyebutkan nama orang tuanya.

“Kedua orang tuanya ingin melihatnya mengabdi di Indonesia. “Saya juga memahami keputusannya,” kata Kim saat berbicara di Forum Pembiayaan Infrastruktur Indonesia di Jakarta.

Ia mengaku yakin Sri Mulyani mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik saat kembali menjabat Menteri Keuangan. Sebab, hal itu teruji saat ia bekerja di Bank Dunia.

“Saat beliau menjadi Managing Director dan saya menjadi Presiden Bank Dunia pada Juli 2012, saya melihat Ibu Ani, Managing Director yang berkomunikasi secara efektif dan jelas dengan semua orang. “Dia bertanggung jawab atas US$40 miliar yang harus dikeluarkan setiap tahun,” ujarnya. Baca selengkapnya Di Sini.

Jemaah Ahmadiyah sulit mendapatkan KTP elektronik, Mendagri kirim tim ke Kuningan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya mengirimkan tim ke Kuningan, Jawa Barat untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi jemaah Ahmadiyah hingga tak bisa mendapatkan KTP Elektronik.

“Kami sudah turunkan tim, kami ingin tahu kenapa masalahnya hanya di Kuningan,” kata Tjahjo di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2017.

Kemarin, ribuan jemaah Ahmadiyah menyerang Ombudsman. Mereka mengeluhkan persyaratan untuk mendapatkan KTP Elektronik di Kuningan yang harus mencantumkan pernyataan beragama Islam. Baca berita selengkapnya Di Sini.

Puluhan kecamatan di Yogyakarta terancam kekeringan

Krido Suprayitno, CEO Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, mengatakan puluhan kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terancam kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus dan September 2017. Kekeringan ini paling terasa di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo. Di Kabupaten Gunungkidul, kekeringan diperkirakan terjadi di 14 kecamatan. Sementara di Kulonprogo diperkirakan akan melanda 2 kecamatan yakni Kokap dan Kalibawang.

“Yang terancam di Kulonprogo di 2 kecamatan itu sekitar 14 ribu orang. “Di Gunungkidul karena yang dijaga 14 kecamatan, jadi 14 ribu lebih,” kata Krido Suprayitno pada kegiatan Sekolah Sungai di Kalibuntung, Karangwaru, Yogyakarta, Rabu, 26 Juli 2017. Baca berita selengkapnya Di Sini.

BI memusnahkan ratusan ribu uang kertas palsuIlustrasi uang palsu.  FOTO oleh Didik Suhartono/ANTARA

Pada Rabu, 26 Juli 2017, Bank Indonesia memusnahkan 189.477 uang kertas rupiah palsu yang ditemukan sejak tahun 2014 hingga akhir tahun 2016.

“Uang palsu tersebut merupakan temuan perbankan yang kemudian dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia dan Bank Indonesia (BI),” kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi, Rabu.

Uang palsu paling banyak ditemukan di Pulau Jawa. “Karena mungkin aktivitas ekonomi terbesar ada di Pulau Jawa,” kata Suhaedi.

Uang palsu yang dimusnahkan tersebut terdiri dari uang kertas senilai Rp100 ribu sebanyak 90.180 lembar, Rp50 ribu sebanyak 82.822 lembar, Rp20 ribu sebanyak 10.919 lembar, Rp10 ribu sebanyak 3.590 lembar. , Rp5 ribu, Rp5 ribu, Rp5 ribu. total lima potong. . Baca berita selengkapnya Di Sini.

PAN Tak Diundang Rapat, Jokowi: Kami Baik-Baik Saja

PERTEMUAN.  Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas mengenai kemajuan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 25 Juli.  Foto oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hubungan pemerintah dengan seluruh partai pendukungnya, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN), berjalan baik. Padahal, dalam rapat paripurna pengesahan UU Pemilu, PAN jelas-jelas mengambil sikap yang bertentangan dengan UU Pemilu. melangkah keluar. Mereka tidak setuju dengan opsi Presidential Threshold 20 persen. Partai pimpinan Zulkifli Hasan itu ingin agar Presidential Threshold dihilangkan.

“Kita baik-baik saja,” kata Jokowi yang ditemui usai menerima delegasi Jepang di Istana.

Menurut Jokowi, seluruh partai pendukung pemerintah diundang dalam rapat koalisi di Istana yang digelar pada Senin, 24 Juli. Ia sebenarnya mengaku tidak mengetahui alasan PAN tidak hadir.

“Saya tahu kami mengundang semua pihak pendukung. Ya, mungkin ada undangan yang tidak muncul. Atau undangan datang, tapi Anda yang memilih TIDAK hadiah. Bermacam-macam. Tapi saya TIDAK maklum karena ini sangat teknis,” tuturnya.

Dia mempersilakan media untuk meminta klarifikasi kepada Menteri Negara mengenai rincian tersebut. Jokowi menilai Menteri Sekretaris Negara adalah “pemimpin kelas” yang bertanggung jawab mengundang partai politik mana pun ke Istana.

“Bukan saya yang mengundangnya,” kata Jokowi sambil memperdebatkan pihak mana saja yang diundang.

Ia juga mengatakan, ketidakhadiran PAN pada rapat Senin kemarin tak ada kaitannya dengan isu reshuffle kabinet yang beredar. Dalam beberapa pekan terakhir, isu reshuffle kabinet kembali mengemuka, meski sebelumnya sempat ditepis oleh Jokowi.

“Oh, itu tidak masalah,” katanya.

Novel Baswedan dilaporkan ke Mabes Polri oleh seorang saksi kasus suap di Mahkamah Konstitusi

MERUJUK.  Penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyapa wartawan saat hendak dirujuk ke rumah sakit khusus mata di Jakarta, Selasa 11 April.  Foto oleh Aprillio Akbar/ANTARA

Nico Panji Tirtayasa, saksi kasus suap perselisihan pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, melaporkan penyidik ​​senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan ke Mabes Polri. Dia mengabarkan, Novel mengintimidasi dirinya hingga mengirim pamannya, Muchtar Effendi, ke penjara.

Muchtar Effendi divonis lima tahun penjara karena memberikan informasi palsu soal suap dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Menariknya, Nico membuat laporan di Mabes Polri usai memberikan bukti di hadapan anggota Pansus Hak Penyidikan KPK pada Selasa, 25 Juli. Jadi mengapa melaporkan sekarang? Sementara kejadian ini sudah terjadi sejak tahun 2013.

“Selama ini ada tekanan hingga Maret 2017,” kata Nico di Bareskrim Mabes Polri.

Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melaporkan Novel, meski kejadian itu terjadi pada Oktober 2013. Ia pun membantah laporan itu dilakukan karena ada hak angket yang digelar di DPR.

“Bukan karena hanya ada hak penyidikan atau pihak lain. “Sudah waktunya, mungkin itu cara Tuhan,” ujarnya.

Nico menegaskan, semua yang dilakukannya adalah untuk mencari keadilan dan membuka mata publik atas apa yang dialaminya. Dia juga tidak berniat melaporkan Roman karena balas dendam atau ingin menghancurkan institusi KPK. Baca selengkapnya Di Sini.

Gempa berkekuatan 5,0 SR mengguncang barat daya Sumatera

Foto oleh Claudio Peri/EPA

Gempa bumi yang berkekuatan 5,0 skala Richter mengguncang wilayah Barat Daya Sumatera pada Rabu 26 Juli 2017 sekitar pukul 06:57 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa berada pada 5,72 Lintang Selatan dan 101,31 Bujur Timur, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG menilai gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Sejauh ini belum ada laporan kerusakan atau korban jiwa maupun luka akibat gempa tersebut. Baca berita selengkapnya Di Sini.

—Rappler.com

situs judi bola online