blog.ur-doc.com

Aturan ini akan berlaku hingga 14 Oktober.

JAKARTA, Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris mengeluarkan larangan bagi penumpang beberapa maskapai penerbangan pada Selasa, 21 Maret, untuk membawa laptop ke dalam kabin. Namun, hal ini hanya berlaku bagi maskapai yang terbang dari negara-negara di Timur Tengah dan Turki.

Berdasarkan catatan Paman Sam, ada 9 maskapai penerbangan dari 8 negara yang terkena dampak larangan ini. Bandara yang terkena dampak larangan tersebut adalah Queen Alia di Amman, Yordania; Kairo Internasional di Mesir; Ataturk di Istanbul, Turki; King Abdulaziz International di Jeddah, Arab Saudi; King Khalid International di Riyadh, Arab Saudi; Kuwait Internasional, Kuwait; Mohammed V Internasional di Casablanca, Maroko; Hamad Internasional di Doha, Qatar; dan Dubai dan Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Sedangkan maskapai yang terkena larangan tersebut adalah Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates dan Etihad Airywas.

Menurut para pejabat AS, para ekstremis mulai berinovasi menyerang maskapai penerbangan dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan menyimpan alat peledak di perangkat elektronik yang berukuran lebih besar dari ponsel pintar.

“Pembatasan ini berlaku berdasarkan hasil penilaian intelijen dan kami pikir ini adalah hal yang benar untuk dilakukan dan tempat yang tepat untuk melakukannya demi keselamatan masyarakat yang bepergian,” kata seorang pejabat AS.

Pejabat tersebut menolak mengatakan berapa lama larangan tersebut akan berlaku. Namun, maskapai penerbangan Emirates yang berbasis di Dubai mengatakan pihaknya telah diinstruksikan untuk menerapkan larangan tersebut hingga 14 Oktober.

Sejauh ini belum ada satupun maskapai penerbangan Negeri Paman Sam yang melarang penumpangnya membawa laptop ke dalam kabin. Namun, mereka mencatat bahwa sekitar 50 penerbangan per hari dari bandara di kawasan Timur Tengah akan terpengaruh. Belum lagi tiga maskapai besar yakni Emirates, Etihad, dan Qatar Airways juga ikut terdampak.

Pemerintah AS memberi waktu kepada maskapai tersebut hingga akhir pekan ini untuk menyosialisasikan aturan baru tersebut kepada penumpang. Jika ada yang bandel, maka maskapai yang bersangkutan terancam tidak diperbolehkan terbang ke Negeri Paman Sam.

Pejabat AS lainnya menolak menjelaskan kepada media temuan intelijen apa yang mendorong mereka mengeluarkan peraturan tersebut. Ia hanya menyebutkan ada beberapa upaya penyerangan yang berhasil dilakukan di bandara tersebut. Para teroris menyamar sebagai penumpang untuk melancarkan aksinya.

Salah satu referensinya terjadi pada Februari 2016 di mana seorang tersangka asal Somalia meledakkan dirinya dan membuat salah satu sisi pesawat penumpang Daallo Airlines berukuran kecil dengan alat kecil. Hanya pelaku yang terbunuh. Pesawat berhasil mendarat dengan selamat.

“Hasil penilaian intelijen menunjukkan bahwa kelompok teroris terus menargetkan penerbangan komersial dan terus mencari metode operasi yang inovatif, termasuk menyelundupkan alat peledak ke dalam bagasi penumpang,” kata pejabat tersebut.

Inggris juga menerapkannya

Pemerintah Inggris juga memberlakukan larangan serupa terhadap beberapa penerbangan langsung yang mendarat di negaranya. Ada enam negara dalam daftar larangan mereka.

Dua di antaranya adalah Lebanon dan Tunisia yang tidak masuk dalam daftar negara yang maskapai penerbangannya tidak memperbolehkan laptop dibawa ke dalam kabin pesawat. Sementara itu, ada enam maskapai asal Inggris yang juga harus menyosialisasikan aturan ini kepada penumpangnya, antara lain British Airways dan Easy Jet serta delapan maskapai asing.

Langkah ini diharapkan dapat diikuti oleh negara lain seperti Perancis dan Kanada.

Ditanggapi sebaliknya

Kebijakan baru AS ini menimbulkan reaksi beragam. Beberapa bandara di kawasan Timur Tengah tidak terlalu terlihat. Sementara itu, maskapai Emirates membuat iklan yang mencoba menenangkan penumpang dengan judul “Siapa yang butuh laptop?”.

Sementara itu, pemerintah Turki menilai kebijakan tersebut tidak membantu mencegah serangan teroris.

“Kami secara khusus menekankan bahwa kebijakan ini tidak menguntungkan penumpang dan tindakan yang lebih lunak harus dilakukan,” kata Menteri Perhubungan Ahmet Arslan.

Menurut Arslan, pemerintah Turki telah melakukan beberapa langkah preventif untuk meningkatkan keamanan penumpang dan masyarakat. – dengan pelaporan AFP/Rappler.com