Berita hari ini: Senin, 21 Agustus 2017
keren989
- 0
Halo pembaca Rappler!
Pantau terus halaman ini untuk mengetahui update berita terkini yang dihimpun redaksi Rappler Indonesia pada Senin, 21 Agustus 2017.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2017.
Hari ini tim melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum penegak hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.
Penangkapan ini, lanjut Basaria, terkait transaksi sengketa perdata yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Informasi lebih lanjut akan kami berikan,” kata Basaria. Baca berita selengkapnya Di Sini.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak merasa tersinggung atas doa yang dipanjatkan politikus Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring saat Sidang Tahunan MPR di Senayan Rabu 16 Agustus tak tersampaikan. . Saat itu, Tifatul mendoakan agar tubuh kurus Jokowi semakin gemuk.
“Presiden tidak tersinggung. “Biasa saja,” kata Johan saat ditemui di Istana Kepresidenan.
Meski mengaku tak tersinggung oleh Jokowi, Johan mengaku tak pernah membahas doa yang disampaikan Tifatul. Meski demikian, dia yakin Jokowi tidak mempermasalahkan salat tersebut.
“Kalau menurut saya Presiden biasa saja,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman meminta maaf kepada masyarakat jika doa yang dipanjatkan Tifatul dinilai tidak etis. Sohibul mengaku yakin doa Tifatul dipanjatkan dengan ikhlas dan tidak ada makna yang aneh-aneh. Baca selengkapnya Di Sini.
Pesan khusus disampaikan Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla pada pertemuan tingkat tinggi diaspora di sebuah hotel di kawasan Kuningan. Ia secara khusus meminta diaspora tidak mengikuti jejak Johannes Marliem yang baru saja dibunuh di Los Angeles.
Menurut JK, Johannes punya kelompok yang ingin merampok masyarakat Indonesia.
Sepertinya dia ingin merampok bangsa ini, merampok keuangan negara ini, kata JK.
Dia mengatakan diaspora tidak boleh bersekongkol untuk merampas kekayaan negara dengan ilmunya. JK mengaku ingin diaspora yang tersebar di seluruh dunia dapat berkontribusi pada negara dalam hal-hal positif yang membangun bangsa.
“Kami ingin membangun bangsa ini sebaik-baiknya dengan ilmu bapak-bapak (diaspora),” kata JK.
Johannes diketahui Direktur Biomorf yang jasa perusahaannya digunakan untuk pencatatan data KTP Elektronik. Saat berbicara kepada awak media, ia pernah menegaskan, meski perusahaannya berpusat di Amerika Serikat, namun data kependudukan Indonesia tidak akan bocor karena jaringan servernya berada di Medan Merdeka Utara.
Pihak berwenang AS mengonfirmasi bahwa Johannes meninggal karena luka tembak di kepala. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri membenarkan soal status kewarganegaraan Johannes bahwa pria berusia 32 tahun itu sudah bukan warga negara Indonesia lagi sejak 2014. Baca selengkapnya Di Sini.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang pendidikan karakter Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tentang jam sekolah delapan jam lima hari per minggu.
Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres ini karena kebijakan Muhadjir mendapat banyak kritik dari masyarakat. Presiden mendengarkan kritik dan masukan, kata Staf Khusus Komunikasi Presiden Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2017.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang memuat kebijakan kontroversial tersebut. Jika Perpres sudah terbit, maka Permendikbud tidak lagi mempunyai kekuatan apa pun. Baca berita selengkapnya Di Sini.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menandatangani UU Pemilu pada 16 Agustus 2017. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi.
RUU Pemilu ditandatangani oleh Presiden, diundangkan, dan dimasukkan dalam Lembaran Negara, kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 21 Agustus 2017.
Dia mengatakan, sebelum presiden menandatanganinya, ada beberapa perubahan dalam rancangan undang-undang tersebut.
Johan menjelaskan, konsep tersebut sebelumnya telah dibahas di DPR, dan setelah berkoordinasi dengan DPR barulah diundangkan pada 18 Agustus 2017.
Artinya UU Pemilu sudah mulai berlaku. “Ini UU Nomor 7 Tahun 2017,” ujarnya. Ia berharap seluruh elemen dan komponen terkait pemilu segera bekerja karena tenggat waktu yang semakin dekat. Baca berita selengkapnya Di Sini.

Rencana pemerintah melarang sepeda motor melintasi Jalan Rasuna Said dan Jalan Jenderal Sudirman mendapat respons negatif dari masyarakat. Mereka menilai aturan baru ini tidak akan efektif mengurangi kemacetan lalu lintas.
“Saya kira ini bukan solusi untuk mengurangi kemacetan. Mudah-mudahan bisa direvisi, kata seorang warga bernama Sahat Girsang (37 tahun).
Selain tidak efektif mengurangi kemacetan, Sahat juga menilai aturan tersebut justru akan menyulitkan banyak orang. Pasalnya, banyak pegawai di sekitar Jalan Rasuna dan Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan pengguna ojek online.
Uji coba aturan pembatasan sepeda motor di kawasan Jalan Rasuna Said dan Jalan Jenderal Sudirman rencananya akan diterapkan mulai 12 September hingga 10 Oktober 2017. Baca berita selengkapnya Di Sini.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, meminta maaf kepada masyarakat atas doa yang diucapkan salah satu anggotanya, Tifatul Sembiring, saat pidato tahunan di sidang MPR, Rabu 16 Agustus. Saat itu, Tifatul berimprovisasi dan menambahkan kalimat memohon kepada Tuhan agar tubuh Presiden Joko Widodo menjadi gemuk.
Berikan instruksi kepada Presiden RI Pak Joko Widodo agar badannya gemuk ya Allah, kata Tifatul di Kompleks Parlemen Senayan.
Mendengar doa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu, beberapa anggota Dewan tampak tersenyum. Namun di media sosial, doa yang disampaikan Tifatul pekan lalu justru mendapat cibiran. Warganet menilai doa tersebut berisi penghinaan terhadap presiden di forum resmi.
Bahkan saat protes, Tifatul tampak membela diri, mengaku tak ada niat buruk dalam salatnya. Sohibul melihat reaksi masyarakat dan meminta maaf kepada masyarakat.
“Pertama-tama, jika hal ini dirasa tidak pantas oleh masyarakat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu yang kedua, kami anggap sebagai doa yang luar biasa karena mendoakan kesejahteraan bangsa ini, termasuk kesehatan Pak Jokowi dan Wakil Presiden, kata Sohibul di kantor DPP PKS.
Diakuinya, kalimat-kalimat yang ditambahkan Tifatul sendiri ke dalam buku salat itu memberi kesan bahwa salat yang dipanjatkan tidak serius. Meski demikian, Sohibul meyakinkan masyarakat, doa yang disampaikan Tifatul pada Rabu pekan lalu benar-benar ikhlas. Baca selengkapnya Di Sini.

Analis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) secara proaktif memantau transaksi di berbagai akun yang terkait dengan biro perjalanan umroh First Travel. Hasilnya, mereka mengetahui bahwa dana tersebut juga digunakan untuk membeli aset pribadi.
“Sejak kasus ini bermula, PPATK secara proaktif meneliti puluhan rekening terkait First Travel di berbagai bank. Dari hasil penelusuran sementara diketahui dana titipan calon jemaah umrah selain digunakan untuk berangkat umrah juga digunakan untuk pembelian aset pribadi, kata Wakil Kepala PPATK Dian Erdiana Rae.
Ia mengatakan, PPATK siap bekerja sama dengan Polri jika diperlukan data terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dana masyarakat First Travel. Oleh karena itu, PPATK masih menunggu keterangan resmi dari Polri.
“Sampai saat ini kami belum menerima permintaan bantuan polisi. “Tapi kami siap jika dimintai bantuan,” ujarnya.
Dia menambahkan, hasil akhir penyelidikan dan analisis PPATK akan segera diserahkan kepada polisi. Termasuk aspek pencucian uang yang dituduhkan First Travel.
Sementara itu, beberapa calon jemaah yang menjadi korban dugaan penipuan First Travel meminta pemerintah turun tangan membantu mengembalikan dana titipan jemaah. Perwakilan Pemkot, Asro K. Rokan, juga meminta PPATK ikut terlibat menelusuri aliran dana nasabah.
“Karena akal sehat sulit menerima sisa dana di rekening Andika kurang dari Rp 5 juta. Padahal, jika dihitung puluhan ribu calon jemaah haji, dana di rekening mereka setidaknya mencapai ratusan miliar, kata Asro.
Asro dan keluarga membayar seluruh biaya umrah sebesar Rp 186 juta pada 14 Juni 2016. Awalnya, ia dijanjikan hengkang pada periode Desember 2016 – Mei 2017. Namun hingga saat ini janji tersebut belum terealisasi. Sementara First Travel sulit dihubungi saat dimintai pengembalian dana. Baca selengkapnya Di Sini.
– Rappler.com