Berita hari ini : Senin 22 Mei 2017
- keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Perkembangan berita terkini yang perlu Anda ketahui.
Halo pembaca Rappler!
Pantau terus halaman ini untuk mengetahui update berita terkini yang dihimpun redaksi Rappler Indonesia pada Senin 22 Mei 2017.
Maskapai penerbangan Malaysia Malindo Air akan berganti nama menjadi Batik Malaysia mulai semester 2017. Hal ini merupakan bagian dari langkah ekspansi bisnis sekaligus perluasan jaringan Lion Group.
Pendiri Lion Group sekaligus Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, Rusdi Kirana mengatakan, perubahan nama tersebut agar operasional maskapai lebih terintegrasi.
“Supaya dia terintegrasi. Kini Malindo terbang dari Kuala Lumpur – Bali – Brisbane. Nah, kalau namanya Malindo kalau terbang dari Jakarta, paketnya susah. Tapi kalau namanya sama, konsumen buka websitenya, penerbangannya bisa terintegrasi, kata Rusdi yang baru dilantik pekan lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Ia mengatakan meski ada perubahan nama, namun kepengurusannya tetap sama. Hanya saja namanya sudah diubah dan masih berpusat di Malaysia. Tujuannya untuk mempermudah operasional penerbangan, khususnya penerbangan internasional. Baca selengkapnya Di Sini.
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengatakan, organisasi yang ia ikuti serius menentang keputusan pembubaran pemerintah. Faktanya, rencananya adalah memiliki 1.000 advokat yang bersedia membela organisasi yang didirikan setelah tahun 1998.
Ribuan advokat tersebut akan dikoordinasikan oleh pakar hukum Yusril Ihza Mahendra.
“Besok di Ihza&Ihza Lawfirm di Casablanca City akan diadakan konferensi pers perwakilan hukum tim pembela HTI,” kata Ismail di kantor Maarif Institute.
Ribuan advokat yang bersedia membela HTI tidak hanya datang dari Jakarta tapi juga dari daerah. Dua nama yang sudah dipastikan bergabung adalah Achmad Michdan dan Munarman. Nama terakhir yang disebutkan cukup menarik karena dirinya sendiri tersangkut kasus hukum di Polda Bali atas pencemaran nama baik pecalang. Bahkan, statusnya sudah menjadi tersangka. Baca selengkapnya Di Sini.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi membantah Presiden Joko “Jokowi” Widodo bertemu dengan Setya Novanto di Istana untuk membahas dugaan keterlibatannya dalam kasus megakorupsi proyek KTP Elektronik. Persoalan yang dibicarakan keduanya hanya sebatas kerja terbatas dalam hubungan Presiden dan Ketua DPR.
“Presiden juga tidak bisa dan tidak mau melakukan intervensi terhadap KPK. KPK adalah (lembaga) yang independen. Jadi, menurut saya analisis yang mengatakan itu tidak benar, kata Johan yang ditemui di Istana Bogor.
Analisa tersebut disampaikan salah satu kader muda Partai Golkar, Ahmad Dolly Kurnia. Dia mengatakan, Setya sudah beberapa kali bertemu dengan Jokowi untuk meminta perlindungan agar tidak dijadikan tersangka kasus korupsi Proyek KTP Elektronik.
Dalam berbagai sidang, sebagian besar saksi mengatakan proyek beranggaran Rp 5,9 triliun itu juga diawasi Setya untuk mencapai tujuan. Dekat dengan Setya, makelar proyek bernama Andi Agustinus bisa diberi peran untuk mengelola proyek tersebut.
Dolly juga mengatakan, sejak dipimpin Setya, partai berlambang beringin, Partai Golkar, menanggung beban berat. Dia mengatakan, internal partai saat ini nampaknya sedang panik atas berbagai persoalan yang menimpa ketuanya.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Sa’adi mengaku prihatin dengan pesta homoseksual di salah satu ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia mengatakan, pesta bertajuk The Wild One itu mengkhawatirkan.
“Masalah homoseksual sangat mengkhawatirkan, dari jumlah yang ditangkap yaitu 141 orang. “Ini angka yang fantastis,” kata Sa’adi di Jakarta.
Menurutnya, permasalahan homoseksual tidak bisa lagi dianggap sebagai permasalahan sederhana, namun memerlukan perhatian yang sangat serius dari semua pihak. Apalagi aktivitas homoseksual telah berkembang menjadi komoditas bisnis yang memiliki pangsa pasar dan jaringan yang rapi serta dikelola secara profesional.
Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang serius, sistematis, dan penggunaan teknik informatika yang memadai. Dengan demikian, setiap penguasa tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan. Baca selengkapnya Di Sini. – Rappler.com