DPR mengesahkan UU APBN 2017
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Total belanja pemerintah pada tahun 2017 sebesar Rp 2.080 triliun
JAKARTA, Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui RUU APBN 2017 menjadi undang-undang. Persetujuan DPR diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar hari ini.
“Dengan demikian apakah anggota menyetujui RUU APBN 2017 untuk disahkan menjadi UU APBN 2017?” kata Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta pada Rabu 26 Oktober.
Para anggota Dewan dengan suara bulat menjawab: “Setuju.” Rapat paripurna ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro sebagai perwakilan pemerintah.
Dalam RUU APBN 2017 disepakati pendapatan negara dalam APBN 2017 sebesar Rp1.750 triliun. Sedangkan belanja pemerintah sebesar Rp2.080 triliun.
Belanja pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,315 triliun dan dana transfer ke daerah dan kota sebesar Rp764 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp763,5 triliun dan belanja lembaga nonkementerian sebesar Rp551,9 triliun. Sedangkan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp704,9 triliun dan dana kota sebesar Rp60 triliun.
Dengan posisi pendapatan dan belanja tersebut, maka defisit anggaran dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun atau setara 2,41 persen PDB.
Selain itu, asumsi dasar makroekonomi juga disepakati yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,2 persen dibandingkan target yang diajukan dalam nota keuangan sebesar 5,3 persen.
Sedangkan tingkat inflasi disepakati sebesar 4 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga ditarget Rp 13.300. Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan ditetapkan sebesar 5,3 persen.
Target lifting minyak yang semula ditargetkan 780 ribu barel menjadi 815 ribu barel per hari. Sedangkan gas lift sebesar 1,15 juta barel setara minyak per hari. Harga minyak dunia ditetapkan sebesar US$45.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN 2017 disusun ketika kondisi perekonomian global terus melemah dan di tengah risiko gejolak geopolitik, perubahan perekonomian regional khususnya Tiongkok, serta melemahnya perdagangan internasional.
“Peran pemerintah sangat penting untuk menjaga momentum pembangunan, meningkatkan daya saing dunia usaha sehingga perekonomian nasional dapat tumbuh,” kata Sri Mulyani saat membacakan posisi akhir pemerintah.
Sri Mulyani mengatakan untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah akan memperbaiki iklim investasi dengan berbagai paket kebijakan ekonomi dan mendorong pembangunan infrastruktur. —dengan laporan ANTARA/Rappler.com
