Hentikan penggunaan bahasa dan tindakan kekerasan!
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam upaya mencegah gerakan-gerakan yang mengarah pada kekerasan.
Jakarta, Indonesia – Aktivis yang tergabung dalam LBH Jakarta dan Organisasi Masyarakat Sipil menyerukan perdamaian di kantor mereka pada Jumat 26 Mei setelah dua ledakan bom bunuh diri terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu lalu. Mereka meminta pemerintah sebagai pihak terdepan untuk menenangkan situasi.
Dalam ledakan dua bom pot di Kampung Melayu, tiga personel polisi tewas. Sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Hal yang disayangkan lainnya adalah sebagian masyarakat di media sosial berdalih bahwa kejadian tersebut merupakan rekayasa polisi.
Menurut mereka, kenaikan suhu ibu kota dan beberapa kota di Indonesia juga disebabkan oleh serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di masyarakat selama ini, terutama pasca digelarnya Pilkada DKI.
Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan situasi Indonesia saat ini sedang panas dengan kontestasi politik di tingkat elit yang melibatkan masyarakat sipil. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar di masyarakat.
“Kami menghimbau masing-masing pihak untuk menahan diri dan bersuara demi perdamaian agar tidak terprovokasi dengan situasi saat ini,” kata Alghiffari, Jumat pekan lalu.
Kekerasan yang terjadi di masyarakat, lanjutnya, juga disebut selalu terjadi di tempat lain, seperti kerusuhan yang melibatkan kelompok etnis dan agama di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menurutnya, respons negara juga berperan dalam melancarkan aksi kekerasan di wilayah lain.
“Kami juga mengimbau pemerintah menjadi garda terdepan untuk mendinginkan suasana,” ujarnya.
Sementara itu, Sri Palupi, Peneliti Institute for Ecosoc Rights menjelaskan, kehadiran media sosial juga berperan dalam penyebaran informasi yang menghasut atau mengandung ujaran kebencian. Menurutnya, pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat harus menjadi pemeran utama dalam mencapai perdamaian agar kejadian di masa lalu tidak terulang kembali.
“Berhenti menggunakan bahasa dan tindakan kekerasan,” kata Sri.
Ia menambahkan, peran masyarakat harus dilibatkan dalam upaya mencegah gerakan-gerakan yang mengarah pada kekerasan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menyikapi kekerasan dengan kekerasan atau mengandalkan pendekatan legalistik.
Ia mengatakan, pemberian edukasi kepada masyarakat harus diutamakan sebagai upaya menolak dan mencegah munculnya segala bentuk kekerasan.
Pendekatannya tidak bisa lagi dengan aparat keamanan, tapi langsung dengan masyarakat, ujarnya. – Rappler.com
