Keluarga penumpang MH370 telah menunjuk pengacara untuk menangani kompensasi
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Ada tujuh penumpang WNI pada penerbangan Malaysia Airlines MH370
JAKARTA, Indonesia – Pemerintah tiga negara resmi menghentikan pencarian puing-puing pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 pada Selasa, 17 Januari. Tim gabungan yang terdiri dari Australia, China, dan Malaysia telah melakukan pencarian selama tiga tahun di area seluas 120 ribu kilometer persegi di selatan Samudera Hindia. Sayangnya, hasilnya nihil.
Dari 239 penumpang dan awak pesawat, 7 di antaranya berasal dari Indonesia. Mereka adalah Firman Chandra Siregar (25 tahun), Lo Sugianto (47 tahun), Indrasuria Tanurisam (57 tahun), Chynthya Tio Vinny (47 tahun), Willy Surijanto Wang (53 tahun), Ferry Indra Suadaya (42 tahun) dan Herry Indra Suadaya (35 tahun).
Pemerintah Malaysia mengumumkan pada 29 Januari 2015 bahwa pesawat tersebut jatuh dan tidak ada penumpang atau awak yang selamat. Informasi ini jelas menjadi pukulan berat bagi keluarga dan kerabat korban. Bahkan ada pula yang memprotes keluarnya informasi tersebut karena pemerintah Malaysia tidak menyertakan bukti jatuhnya pesawat tersebut. (BACA: TIMELINE: Upaya Pencarian Pesawat Malaysia Airlines MH370)
Setelah hampir tiga tahun berlalu, keluarga penumpang MH370 warga negara Indonesia dikabarkan telah menyewa pengacara untuk mengajukan gugatan. Petugas konsuler KBRI Kuala Lumpur, Yudha membenarkan informasi tersebut.
Namun tuntutan tersebut berbeda sifatnya, yang pada akhirnya akan mengarah pada proses ganti rugi dari pihak maskapai kepada keluarga, kata Yudha saat dihubungi Rappler pada Selasa malam, 17 Januari.
Namun, diakuinya, proses pengurusan santunan keluarga tidak melibatkan KBRI. Proses ini ditangani oleh pengacara yang menghubungi pihak maskapai secara langsung.
“Informasi yang disampaikan secara langsung meliputi besaran nominal ganti rugi yang diberikan. Besaran santunan yang diterima keluarga tentu berbeda-beda dan ada dasar hukum yang mengaturnya, ujarnya.
Meski proses pencarian telah dihentikan, pemerintah Indonesia, lanjut Yudha, tetap berharap kegiatan tersebut dapat dilanjutkan jika ditemukan petunjuk baru yang kredibel. Indonesia juga terlibat dalam pencarian puing MH370 saat burung besi tersebut dinyatakan hilang pada 8 Maret 2014.
KBRI Kuala Lumpur, kata Yudha, juga membantu mencarikan informasi bagi keluarga 7 penumpang WNI tersebut dari data manifes pesawat, sehingga memudahkan keluarga untuk datang ke Kuala Lumpur dan memberikan bantuan selama berada di sana.
“Dan kami akan terus memantau proses pemberian santunan jika ada pihak keluarga yang terlibat,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi upaya dan kerja keras ketiga negara dalam menemukan puing-puing pesawat di selatan Samudera Hindia. Penghentian pencarian tersebut menyisakan tanda tanya besar dan misteri dalam dunia industri penerbangan.
Akibat kejadian tersebut, nama Malaysia Airlines anjlok. Faktanya, pada bulan Juli tahun yang sama, maskapai ini kembali mengalami bencana di Ukraina.
Pesawat yang berangkat dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur ditembak jatuh oleh rudal BUK saat berada di udara di atas Ukraina. Sebanyak 283 penumpang dan awak kapal, termasuk 12 warga negara Indonesia, tewas dalam tragedi tersebut. – Rappler.com
