blog.ur-doc.com

“Pada tahun 2016, kekayaan kolektif keempat miliarder ini berjumlah US$25 miliar, lebih besar dari 40 persen populasi termiskin—atau sekitar 100 juta orang.”

JAKARTA, Indonesia – Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan ketimpangan ekonomi terparah. Di peringkat ke-6, Oxfam mencatat 4 orang terkaya di Tanah Air memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan akumulasi kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia.

“Pada tahun 2016, kekayaan kolektif keempat miliarder ini berjumlah US$25 miliar, lebih besar dari 40 persen populasi termiskin – atau sekitar 100 juta orang,” kata Direktur Advokasi dan Kampanye Oxfam Internasional Steve Price Thomas saat peluncuran laporan bertajuk ‘Menuju Indonesia yang Lebih Setara’ pada Kamis, 23 Februari 2017.

Pada peluncuran yang bekerja sama dengan Forum LSM Internasional tentang Pembangunan Indonesia (lNFlD), turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Oxfam juga menemukan bahwa 49 persen total kekayaan Indonesia dikuasai hanya oleh 1 persen warga terkaya—termasuk 4 miliarder yang disebutkan sebelumnya. Sisanya harus dibagi kepada 51 persen sisanya, tentunya dengan nominal yang tidak sama.

“Dalam 20 tahun terakhir, kesenjangan antara kelompok super kaya dan penduduk lainnya di Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain di Asia Tenggara,” kata Steve.

Penyebab ketimpangan

Studi lapangan Oxfam dan INFID menemukan bahwa penyebab kesenjangan sosial di Indonesia sangat kompleks dan beragam. Mulai dari penyebab struktural hingga dampak kebijakan pemerintah. Dari sistem pasar yang terbentuk pasca krisis moneter tahun 1997, mereka yang mempunyai akses pada puncak rantai perekonomian dijamin akan selalu mendapat bagian terbesar dalam pertumbuhan pasar.

Selain itu, ada pula ketimpangan gender, salah satu bentuk ketimpangan tertua yang masih kuat di Indonesia. Dimana banyak pekerja perempuan yang masih menerima gaji atau tunjangan yang nominalnya lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama.

“Gaji rendah dan tidak terjaminnya kesempatan kerja bagi mereka yang berada di bawah (miskin), meningkatkan ketimpangan dan menghambat pekerja untuk keluar dari kemiskinan,” kata Budi Kuncoro, Country Director Oxfam Indonesia.

Ketimpangan infrastruktur juga berperan dalam melanggengkan ketimpangan. Mereka yang tinggal di daerah yang jalannya rusak, tidak ada aliran listrik, dan lain-lain tentu kesulitan untuk memperbaiki nasibnya.

Kepemilikan tanah juga tidak kalah pentingnya, ketika sebagian besar tanah di Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang kaya. Manfaatnya hanya dirasakan oleh mereka saja, belum disebarkan ke masyarakat lain yang juga membutuhkan.

Sistem perpajakan juga gagal memainkan perannya dalam distribusi kekayaan, serta memenuhi anggaran pelayanan publik yang berpotensi mengurangi ketimpangan. Thomas berpendapat sistem perpajakan yang buruk membuat perusahaan dan orang kaya menikmati pajak yang rendah atau menyembunyikan uangnya di negara bebas pajak. Wajib pajak miskin justru terbebani dengan kelakuan orang-orang kaya tersebut.

Data IMF menyebutkan potensi penerimaan pajak Indonesia sebesar 21,5 persen terhadap PDB. Artinya bisa meningkatkan anggaran kesehatan 9 kali lipat, kata Sugeng Bahagijo, Direktur INFID.

Namun, kinerja Indonesia saat ini hanya sebesar 13 persen PDB—atau terendah kedua di Asia Tenggara.

Penerimaan pajak, lanjutnya, sangat penting untuk membiayai pelayanan publik yang mencakup seluruh warga negara Indonesia. Misalnya, akses terhadap pendidikan penting untuk memastikan bahwa pekerja dapat memperoleh lebih banyak keterampilan dengan pendapatan yang tinggi.

Jika situasi ini terus berlanjut, pemerintah akan kesulitan mengentaskan kemiskinan dan mengancam kesejahteraan Indonesia secara keseluruhan. Kesenjangan yang terus melebar juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pencegahan

Dengan kondisi yang memprihatinkan, Thomas yakin masih ada harapan bagi Indonesia. Presiden Joko Widodo mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang memimpin perjuangan global melawan kesenjangan, ujarnya.

Beberapa cara yang disarankan adalah, pertama, memperbarui kebijakan perpajakan di Indonesia. Sugeng menjelaskan, sistem tersebut harus beradaptasi dengan potensi ekonomi dan prinsip pembagian beban dan manfaat yang adil.

Kedua, memulihkan dan menekankan pengembangan sumber daya tenaga kerja Indonesia. Caranya adalah dengan memberdayakan perempuan dan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Mereka juga perlu mendapatkan layanan dan akses terhadap penghidupan.

“Pertahankan upah layak juga,” kata Thomas.

Budi juga menekankan pentingnya upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyatnya. Dijelaskannya, dari segi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaminan pekerjaan.

“Masyarakat mendapatkan pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik,” katanya.–Rappler.com