blog.ur-doc.com

Dunia baru saja merayakan Hari Bipolar dan Hari Kesehatan Sedunia. Khusus Hari Kesehatan Sedunia, WHO menetapkan tema Depresi: Mari Bicara yang kemudian diterjemahkan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan judul Depresi: Mari Percaya.

Banyak pengambil kebijakan, termasuk dokter, sangat sibuk membuka keran dialog dan dialog peristiwa untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Jika berbicara mengenai kesehatan, tidak dapat dipungkiri bahwa fokusnya adalah pada komunitas yang sehat, “terkadang” kecuali tenaga kesehatan. Sesungguhnya negara akan sehat tanpa mengecualikan siapapun.

Fakta mencengangkan pernah dibahas di Lancet pada bulan April 2017, bahwa separuh dokter di Amerika Serikat mengalami gejala habis terbakar (kelelahan emosional terkait pekerjaan, depersonalisasi, dan rasa berkurangnya pencapaian).

Sungguh mengejutkan bahwa perhatian diberikan pada masalah ini habis terbakar itu sangat kecil. Ada keheningan yang justru memekakkan telinga habis terbakar. Padahal, dalam hubungan dokter-pasien terdapat hubungan aliansi terapeutik sehingga kesehatan mental kedua belah pihak harus diutamakan dan mendapat perhatian yang sama.

Temuan Lancet menarik dan membuat kita berpikir sejenak tentang kondisi dokter di Indonesia di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Indonesia patut berbangga dengan keberadaan JKN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Bangga karena dunia mengakui keberanian Indonesia memberi Cakupan Kesehatan Universal. Empat tahun berlalu sejak drama pengesahan UU BPJS, kini 175 juta orang telah menjadi peserta JKN dengan hampir separuh peserta tidak menggunakan haknya karena merupakan masyarakat kelas menengah atas yang lebih memilih membayar sendiri atau tambahan asuransi kesehatan. penjualan.

Indikator kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang kesehatan dilaporkan mencapai 65 persen. Kabinet Kerja diapresiasi, tapi mudah-mudahan tidak menari-nari di panggung yang goyah.

Sebagai warga negara, kita sendiri harus mau dan jujur ​​mengkritisi JKN dan BPJS. Jelas bahwa pelaksanaan JKN penuh dengan permasalahan. Tarif JKN didorong jauh di bawah harga keekonomian, dan dalam tiga tahun BPJS Kesehatan mengalami defisit lebih dari Rp 18 triliun.

Kambing hitam datang dari rumah sakit yang tidak pro rakyat, manajemen yang buruk, dokter yang hedonis, dan sebagainya. Faktanya, para terdakwa justru berada dalam posisi pasif sebagai pelaksana sistem BPJS Kesehatan dan kurang transparan.

Jika kualitas pelayanan JKN memuaskan, karena BPJS Kesehatan mengklaim tingkat kepuasan peserta lebih dari 75%, lalu apa alasan BPJS Kesehatan menambah asuransi swasta bagi pegawainya? Lalu apakah kita mempunyai waktu untuk memperhatikan kondisi kesehatan mental para dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di era BPJS?

Implikasi JKN terhadap pelayanan kesehatan jiwa

Bagi para petinggi, cobalah meluangkan waktu di poli BPJS lembaga rumah sakit negara. Misalnya saja di klinik rawat jalan rumah sakit jiwa negara.

Penyandang Gangguan Jiwa (MDD) memang mendapat layanan kesehatan jiwa gratis mulai dari rawat jalan, rawat inap, obat berkualitas tidak hanya obat generik, ketersediaan obat jangka panjang, layanan rehabilitasi hingga penitipan anak, kembalinya fungsi sosial dan pekerjaan bahkan membuka peluang mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain, prinsip UU Kesehatan Jiwa dan UU Disabilitas dihormati.

Namun dalam penanganan ODGJ, ada prinsip terapi yang terabaikan. Pada tanggal 7 April 2017, Cesar Alfonso, seorang psikiater ahli psikoanalisis dari Asosiasi Psikiatri Duniamengajukan banding secara mendalam peristiwa Perhimpunan Dokter Spesialis Psikiatri Cabang DKI Jakarta, sehingga psikoterapi (berbagai metode intervensi di luar psikofarmasi atau obat-obatan untuk mengatasi masalah kejiwaan) menjadi modalitas terapi depresi karena merupakan hak ODGJ untuk mendapatkan pengobatan non-invasif.

Alfonso menambahkan, psikoterapi juga terbukti sama efektifnya dengan pemberian psikofarmasi jika dilihat dari pemeriksaan. fungsional Magneting Resonance Imaging (MRI), sehingga Anda dapat melihat gambar pertumbuhan otak hingga tingkat molekuler.

Dengan banyaknya pasien yang menumpuk, maka dokter spesialis jiwa dalam menangani setiap pasiennya melakukan berbagai kegiatan administratif berupa pengisian rekam medis (yang apabila tidak lengkap akan dikembalikan oleh bagian rekam medis dan berdampak pada indeks kerja dokter), Lembar referensi BPJS, penulisan resep. terkadang perlu dilakukan dua kali secara terpisah untuk keperluan administrasi klaim BPJS (7 hari dan 23 hari), lembar kunjungan pasien, lembar laporan pasien untuk indeks kerja dokter, isi entri faktur di komputer, dll, jadi bisa dibayangkan saat pelayanan kesehatan jiwa begitu singkat dan tidak berkualitas.

Akhirnya modalitas psikoterapi yang disarankan Alfonso tidak bisa diterapkan lembaga Rawat jalan BPJS (bisa juga, namun dengan mekanisme ruang geser agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan yang kadang dirasakan di angkutan kota karena pasien berikutnya sudah melihat ke pintu dan cepat meminta giliran) dan lagi psikofarmasi resep bahwa donna utama dari paradigma penyembuhan terpenting bagi ODGJ termasuk depresi.

Bicara psikofarmasi, ada pilihan menarik jika melihat tetangga terdekatnya, Singapura. Biaya Dokter di rumah sakit pemerintah seperti Changi General Hospital yang penulis saksikan sendiri harganya relatif mahal sedangkan harga obatnya sangat murah.

Ada dua keuntungan dari sistem ini; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir dokter menjadi sapi perah bagi perusahaan farmasi sehingga potensi konspirasi gratifikasi dapat dicegah secara preventif, masyarakat senang jika membayar tagihan obat dengan harga murah. Dibandingkan dengan harga obat yang mahal dan supremasi perusahaan farmasi, korbannya lebih banyak.

Dokter akan sulit bekerja dengan pikiran sehat jika berada dalam posisi mendapat tekanan dari banyak pihak. Padahal hal ini juga disebabkan oleh proses tender obat era JKN yang dicetak dengan harga terendah sehingga banyak spekulan yang ikut tender karena obat-obatan farmasi besar ikut tender. e-katalog jumlah yang tidak mencukupi.

Dokter kesehatan jiwa

Depresi dan habis terbakar epidemiologinya berbeda, tetapi gejalanya habis terbakar lebih umum di kalangan dokter sebagai entitas diagnostik seperti depresi. Perlu dicatat bahwa ada tumpang tindih antara keduanya dengan risiko depresi yang meningkat seiring dengan tingkat keparahannya habis terbakar

Ada dua dikotomi dalam menghadapi permasalahan habis terbakar itu sendiri, yaitu kerangka habis terbakar sebagai paradigma kesehatan mental, atau sebagai pendekatan sistem. Jika kita fokus pada penyakit individual, terdapat risiko mengabaikan dampak praktik institusional yang dialami para dokter habis terbakar. Meski jarang kita melihat direktur utama sebuah rumah sakit didemonstrasikan oleh para dokter di rumah sakit tersebut.

Lalu bagaimana dengan kesehatan mental dokter Indonesia? Apakah sehat secara mental atau… menerima? Data versi bahasa Indonesia belum ada, masih mengacu pada Amerika Serikat.

Ketika perhatian global tertuju pada depresi, wacana perlu dibentuk di tingkat nasional. Baik dalam kaitannya dengan faktor-faktor penentu kesehatan mental secara umum, maupun secara khusus di negara-negara berkembang (walaupun Indonesia tampaknya kaya setelah dilakukan pengumpulan data. amnesti pajak) yang terbebani oleh sistem kesehatan nasional yang sangat memberatkan, seperti di Indonesia yang masih menyempurnakan pelaksanaan JKN.

Memang benar, tidak ada evaluasi tunggal mengenai strategi yang paling tepat, intervensi untuk menguranginya habis terbakar memerlukan pendekatan intervensi campuran berfokus pada sistem Dan praktisi secara khusus. Tidak terpikirkan negara penyelenggara JKN seperti Indonesia dan para dokternya mengalami hal tersebut habis terbakar massa sangat mengganggu kesejahteraan dokter, pasien dan standar kesehatan nasional. —Rappler.com

Nova Riyanti Yusuf adalah psikiater di RSJ Dr. Soeharto Heerdjan dan Ketua Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Cabang DKI Jakarta.