• March 1, 2026

Menghadapi MEA, perguruan tinggi di Indonesia harus terakreditasi

Jika tidak, alumni akan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena dianggap kurang kredibel.

TANGERANG, Indonesia – Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan akreditasi nasional atau internasional untuk memastikan lulusannya mendapatkan pekerjaan yang baik.

“Kalau terakreditasi berarti mutunya sudah memenuhi standar internasional sehingga mampu bersaing secara global,” kata Titi Savitri Prihaningsih, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) saat diskusi panel simposium di Tangerang, Selasa, 24 Mei , 2016 mengatakan. .

Bukan fokus utama dunia akademis

Data terakhir Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) mencatat sebanyak 3.738 program studi, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, tidak terakreditasi pada tahun 2016. Untuk institusi pendidikan, hanya 163 dari 800 perguruan tinggi di Indonesia yang terakreditasi.

Titi mengatakan, akademisi Indonesia kurang menganggap akreditasi institusi atau program studi sebagai sesuatu yang penting. “Karena itu berarti mereka harus mereview kurikulum dan mengevaluasi sumber daya manusianya secara berkala,” kata Titi saat ditemui Rappler usai diskusi.

Untuk memperoleh akreditasi, universitas dan departemen harus memenuhi beberapa persyaratan yang cukup rumit. Pertama, mereka harus mengumpulkan data lengkap terkait penelitian, keuangan, dan dokumen hukum lainnya. Selain bukti kertas, data yang dilampirkan juga harus diuji secara fisik. Misalnya saja fasilitas atau jurnal ilmiah.

Abdul Rahman, Spesialis Penjaminan Mutu di Proyek Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Tinggi USAID (HELM), mengatakan sebagian besar universitas terhambat oleh masalah ini. “Pemerintah suka tidak lengkap ketika memasukkan data yang tidak lengkap. Belum lagi kadang tidak terverifikasi, ujarnya.

Selain itu, akreditasi seringkali terkendala masalah sumber daya manusia. Seringkali satu departemen memiliki staf pengajar yang tidak mencukupi. Dosen sudah tua, dan penerusnya tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Faktanya, jurusan ini sangat populer di kalangan pelajar.

Atau sebaliknya, dosennya masih muda dan berkompeten, namun jurusannya kurang diminati. “Jadi sulit untuk menilai hasil pendidikan pada program studi tersebut,” ungkapnya.

Minim inovasi

Rendahnya semangat untuk meraih kredibilitas rupanya juga dipengaruhi oleh dosen yang kurang berinovasi. Abdul menilai dosen-dosen di Indonesia selama ini hanya fokus mengajar semampunya, lupa melakukan update.

“Dampaknya juga ke industri. “Padahal jika dosen ingin melakukan inovasi yang bermanfaat bagi industri, peluang kerjasama dengan perguruan tinggi bisa terbuka lebar,” ujarnya. Karena itu, siswa bisa menang Pelatihan kerja melalui hubungan tersebut.

Jadi, ketika mereka menyelesaikan pendidikannya, siswa juga akan memiliki pengalaman kerja bersama mereka. Sayangnya, sebagian besar perguruan tinggi saat ini masih hanya fokus pada materi dan minim praktik.

“Sebagian besar tenaga pengajar merasa kesulitan jika harus mengubah kembali kurikulum dan silabus yang mereka keluarkan,” kata Titi. Padahal, sejak tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi telah mewajibkan akreditasi skala nasional dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Namun implementasinya masih belum berjalan semulus yang diharapkan. Masih banyak PT yang belum terakreditasi. Lulusan yang sebagian menjadi PNS bahkan terancam kehilangan pekerjaan karena perguruan tinggi yang ditinggali tidak memiliki kredibilitas.

Bantuan dengan kelayakan

Sejak tahun 2012, USAID-HELM telah memberikan program bantuan bagi PT yang sedang mencari akreditasi. Mereka berhasil mendorong 25 perguruan tinggi se-Indonesia untuk mendapatkan akreditasi pada tahun 2014, dan pada periode 2016 bertambah 25 perguruan tinggi lagi.

“Kami memberikan penilaian seperti pengelolaan keuangan, serta pelatihan sumber daya manusia,” kata Abdul. Kebanyakan yang sukses adalah prodi teknik karena menurut Abdul, sistemnya lebih tertata rapi dari segi tenaga kerja dan kurikulum.

Padahal, USAID sangat terbuka terhadap universitas atau program studi mana pun yang membutuhkan bantuan. Mereka menyediakan 13 pertemuan dan telekonferensi dengan instruktur dari Arizona State University.

Mereka juga mendorong perguruan tinggi tersebut untuk memperoleh akreditasi internasional seperti Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) dan ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA). Menurut Abdul, jumlah prodi yang terakreditasi saat ini masih di bawah 10. Untuk AUN-QA cukup banyak meski belum lengkap.

Sayangnya, tidak ada satu pun universitas yang terakreditasi VET sama sekali. Faktanya, dalam menghadapi persaingan global di MEA mendatang, pengakuan terhadap kredibilitas internasional adalah sebuah keharusan. “Lulusan perguruan tinggi tentu tidak akan begitu diperhatikan jika dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi terakreditasi,” ujarnya.-Rappler.com

Data Hongkong