• April 20, 2025
Provinsi Kalimantan Barat Meluncurkan Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas

Provinsi Kalimantan Barat Meluncurkan Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas

Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.

Komunitas asing mendorong Indonesia menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan.

JAKARTA, Indonesia – Pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat berperan penting dalam memerangi dampak perubahan iklim. Akhir pekan lalu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) meluncurkan program kemitraan pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas yang dikemas dalam bentuk diskusi panel dengan tema yang sama di Jakarta.

Kemitraan ini dibentuk untuk mendorong produktivitas komoditas di Kalimantan Barat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus melindungi hutan dan lahan serta mengatasi tantangan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa catatan dari diskusi tersebut adalah:

Gubernur Cornelis yang juga merupakan koordinator Gugus Tugas Gubernur Iklim & Hutan (GCF) mengatakan: “Kemitraan yang dibangun adalah kemitraan yang setara (tidak ada satu pihak yang lebih baik dari pihak lain) dan ini adalah tentang kolektif kita untuk menunjukkan keseriusan dalam menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim,” ujarnya.

Cornelis melanjutkan, kemitraan ini menjadi bukti bahwa sektor swasta dan lembaga lainnya dapat bekerja sama mencari solusi untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan produktivitas serta perekonomian lokal.

“Kebijaksanaan dan keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci dalam kemitraan ini,” ujarnya.

Kepala Badan Restorasi Rumput Nazir Foead mengatakan, 1,7 juta hektar lahan gambut dan sekitar 600 ribu hektar kawah gambut harus dilindungi.

“300 ribu hektar lahan gambut harus direstorasi karena kondisinya rusak. Kemitraan penting karena sebagian besar lahan yang perlu diperbaiki sudah rusak. “Sebagian besar kawah gambut yang perlu diperbaiki berada di wilayah konsesi,” kata Foead.

Dino Patti Djalal yang juga menjabat Komisaris PT CUS mengatakan, emisi gas rumah kaca secara historis disumbangkan oleh sektor swasta secara signifikan.

“Upaya pihak swasta dalam hal ini pengusaha perkebunan yang tetap bersedia menjaga hutan dan gambut di wilayah konsesinya, dapat dilihat sebagai awal kontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan hidup,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Wakil menteri. Luar Negeri.

PT CUS saat ini melindungi 10.000 hektar hutan bernilai konservasi tinggi dari 30.000 hektar konsesinya.

Pada acara serupa, Aida Greenbury dari Belantara Foundation mengatakan pemetaan gambut secara menyeluruh dan kolaborasi dengan masyarakat lokal adalah kunci untuk melindungi lanskap. Pendekatan bentang alam, lanjut Aida, merupakan kunci kemitraan karena melibatkan berbagai konsesi dan komoditas, pemerintah daerah, masyarakat dan juga LSM.

Upaya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta mendapat apresiasi dari dunia internasional, termasuk Belanda dan Norwegia.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik, mengatakan: “Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin dunia dalam pengembangan komoditas berkelanjutan dan berkelanjutan. Norwegia juga tetap berkomitmen untuk mendukung inovasi dan intervensi yang mendorong kemitraan seperti ini baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.”

Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol, ​​​​mengatakan kemitraan di sisi lain juga harus diperkuat. pertanyaan (pertanyaan) dan bukan hanya di samping memasok (saham).

“Tanpa permintaan terhadap produk-produk berkelanjutan, tidak ada insentif bagi pasokan komoditas berkelanjutan. Pendekatan lanskap yang melibatkan banyak pihak adalah kunci keberhasilan kemitraan. Selain itu, insentif bagi petani kecil dan masyarakat juga penting agar kesejahteraan mereka terjamin dan dapat berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan, kata Swartbol.

Pemerintah pusat yang diwakili Wakil Kepala Staf Presiden Yanuar Nugroho mengingatkan pentingnya transparansi dalam program ini.

“Transparansi dalam pengelolaan pembangunan, termasuk pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas, sangat penting karena masukan dari banyak pihak, termasuk kemitraan, akan menjadi modal yang memperkuat pembangunan itu sendiri. “Investasi hijau dengan bunga rendah dan fasilitas lainnya menjadi komponen utama untuk mempercepat transformasi komoditas ke arah yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

Dari kalangan aktivis sipil dan masyarakat peduli lingkungan, Fitrian Ardiansyah mengatakan kemitraan antara pemerintah dan swasta diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas komoditas dan aspek perekonomian masyarakat. Sehingga pada akhirnya bisa menjaga sisa hutan dan gambut serta mengatasi kebakaran hutan dan lahan. – Rappler.com

BACA JUGA:

Toto HK