Rio Dewanto ikut menyuarakan keadilan bagi petani di Langkat
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
“Pemerintah harus menunjukkan kepedulian dan dukungan terhadap petani di Indonesia. “Kalau tidak, Indonesia akan hancur,” kata Rio
JAKARTA, Indonesia – Berawal dari sebuah film Filsafat KopiRio Dewanto mulai menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pertanian.
Dan beberapa waktu lalu, melalui akun Instagram pribadinya, ia memberikan dukungannya terhadap isu konflik pertanian di Langkat, Sumatera Utara.
“Saya memiliki khawatir yang berdampak sangat besar terhadap kondisi pertanian di Indonesia. “Saya melihat masih banyak kesenjangan, hak asasi mereka masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah,” kata Rio Dewanto saat itu. konferensi pers di kafe Filosofi Kopi, Selasa 29 November.
Rio juga menyayangkan tindakan represif yang dilakukan pemerintah dengan mengerahkan 1.500 personel dan 32 unit ekskavator untuk menggusur lahan petani di Langkat, Sumatera Utara. Peristiwa ini bahkan mengakibatkan 13 korban luka-luka.
“Seluruh perkebunan kami, dari 544 hektare milik masyarakat, yang hancur adalah 232 hektare. “Tanaman kami hancur,” kata Sogi Indra, ketua departemen hukum, politik, dan keamanan Serikat Tani Indonesia (SPI).
Selain melakukan tindakan represif, PT. PN selaku pihak yang berselisih dengan petani diduga melakukan tindakan pemutusan aliran air, listrik, dan akses ke Desa Mekar, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan dialog pada Rabu, 23 November yang dihadiri Kantor Staf Presiden (KPS) Usep Setiawan, Komisi A, DPRD Sumut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait.
“Kami sepakat untuk menyelesaikan konflik ini. Sekarang statusnya quosekitar tiga bulan, kami membuat status quo. Artinya perusahaan tidak akan melakukan penanaman kembali dan kami juga menahan diri hingga konflik pertanian tersebut selesai, kata Sogi.
Selain itu, para petani meminta agar perundingan masalah pertanian dilakukan oleh BPN atau Bupati. Karena PT. PN meminta agar perundingan masalah ini dibawa ke jalur hukum yang melibatkan Kepolisian.
Sedangkan penyelesaian permasalahan ini harus didasarkan pada pendekatan sosial budaya. Oleh karena itu, Rio menggandeng firma hukum Marasabessy and Parners untuk mengawal proses sengketa agraria di Langkat, Sumatera Utara.
“Saya akan mengundang praktisi hukum karena jujur saya belajar hukum tapi tidak lulus. “Oleh karena itu saya mengajak praktisi hukum Marasabessy and Partners untuk bekerja sama dengan saya, kami akan memantau konflik pertanian di Langkat hingga tercapai resolusi yang berpihak pada petani,” kata Rio.
“Saya mendukung dan mengawal Serikat Tani Indonesia dan saya yakin Serikat Tani Indonesia lebih memahami cara menyelesaikan konflik ini,” imbuhnya.
Kalaupun diperlukan, Rio mengaku siap mengawasi dan mengawal langsung proses hukum sengketa agraria di Langkat, Sumatera Utara.
“Konflik pertanian itu masih banyak terjadi di Indonesia, hanya satu dari sepuluh atau ratusan konflik lainnya, namun saya akan fokus dulu membahas konflik yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara,” kata Rio. – Rappler.com.