• November 23, 2024
Setelah Carpio, De Castro menolak klaim Sereno atas SALN

Setelah Carpio, De Castro menolak klaim Sereno atas SALN

Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.

Langkah ini membantah pernyataan Sereno yang menyebut 13 Pemohon Ketua MA lainnya tak menyerahkan SALN lengkap.

MANILA, Filipina – Hakim Madya Mahkamah Agung (SC) Teresita Leonardo De Castro pada Senin, 26 Maret memberikan bukti bahwa ia telah mengajukan 10 persyaratan. Laporan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih (SALN) kepada Dewan Yudisial dan Pengacara (JBC) ketika ia melamar sebagai hakim agung pada tahun 2012.

JBC pada hari Senin menyatakan bahwa mereka memiliki catatan SALN De Castro selama 15 tahun dari tahun 1997 hingga 2011.

Hal ini merupakan langkah untuk membantah klaim Sereno bahwa 13 pemohon hakim agung lainnya tidak menyerahkan seluruh SALN yang diwajibkan ke JBC pada tahun 2012.

SALN

Permohonan quo warano terhadap Sereno didasarkan pada dalil bahwa karena dia tidak mengajukan SALN yang diperlukan dan tidak menyampaikannya ke JBC, ia tidak memenuhi persyaratan konstitusional mengenai integritas untuk menjadi Ketua Hakim.

Argumentasinya, penunjukan itu batal, sehingga harus dicopot.

Menanggapi permohonan yang diajukan ke MA, Sereno mengatakan JBC merupakan lembaga yang berwenang melakukan pemanggilan jika seseorang lolos uji integritas. Bahwa dia masuk dalam daftar pendek membuktikan dia lulus ujian, katanya.

Lebih lanjut ia berargumentasi bahwa JBC juga mengesampingkan persyaratan yang sama bagi pemohon lainnya, seperti De Castro dan Penjabat Hakim Agung Antonio Carpio.

JBC mensyaratkan SALN selama 10 tahun dari pelamar yang telah lama bekerja di pemerintahan.

Carpio adalah orang pertama yang mengeluarkan sertifikasi untuk membuktikan Sereno salah, menunjukkan 13 tahun SALN. De Castro mengikuti teladannya.

Hal ini mempengaruhi Sereno dalam dua cara yang signifikan:

1. Hal ini dapat dianggap sebagai celah pembelaan hukum

2. Dia semakin membuat bingung en banc, orang-orang yang sama yang memaksanya mengambil cuti tanpa batas waktu dan menyatakan sikap publik yang bersatu untuk menyerukan kesalahan informasi tentang keadaan cutinya

Pengacara Terpadu Filipina (IBP) meminta izin pengadilan untuk mengajukan intervensi guna menghentikan proses quo warano.

Kelompok lain menyatakan bahwa proses pemakzulan yang konstitusional harus dipatuhi.

Dalam sebuah pernyataan, Center for Excellence in Governance (CEG) mengatakan: “Kami mendesak Kongres untuk menggunakan proses pemakzulan sebagai peluang untuk memperkuat, bukan melemahkan, lembaga-lembaga demokrasi kita.” – Rappler.com


judi bola online