• May 20, 2024
Empat alasan Indonesia setia memperjuangkan kemerdekaan Palestina seutuhnya

Empat alasan Indonesia setia memperjuangkan kemerdekaan Palestina seutuhnya

Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1944

JAKARTA, Indonesia – Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu, 6 Desember, dunia internasional kembali mengalihkan perhatiannya terhadap konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun di kawasan Tengah ini. . Timur. Namun kali ini, apa yang disampaikan Trump lebih blak-blakan karena justru mematikan upaya perdamaian yang telah dilakukan puluhan tahun oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Menurut dosen Kajian Timur Tengah dan Kawasan Islam Universitas Indonesia, Mohammad Riza Widyarsa, pernyataan Trump sebenarnya menjadi pembenaran bagi Israel untuk terus membangun permukiman di wilayah Palestina. Faktanya, hal itu bertentangan dengan aturan internasional dan resolusi PBB.

Maka tak heran jika apa yang dilakukan Trump menuai kecaman keras dari beberapa negara, termasuk Indonesia. Meski secara geografis wilayah Palestina dan Indonesia terpisah ribuan kilometer, namun hal tersebut tidak menyurutkan dukungan dan semangat masyarakat Indonesia terhadap negara pimpinan Mahmoud Abbas tersebut. Padahal, dukungan Indonesia sudah diberikan sejak lama, jauh sebelum negara ini merdeka.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan empat alasan mengapa Indonesia begitu prihatin terhadap persoalan Palestina. Tujuan akhirnya tentu saja ingin Palestina menjadi negara yang berdaulat dan damai sepenuhnya.

Pertama, kata Lukman, Indonesia mengalami penjajahan oleh negara lain. Indonesia dijajah oleh penjajah Belanda selama 350 tahun dan oleh Jepang selama 3,5 tahun.

Oleh karena itu dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa ‘kemerdekaan adalah hak semua bangsa’. Maka sungguh mengherankan bila di era modern seperti saat ini masih terdapat bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa lain. Faktanya, saat ini tidak ada lagi orang yang berkompetisi atau bersaing. “Mereka memilih bekerja sama,” kata Lukman saat diwawancara akhir pekan lalu di Jakarta.

Alasan keduaMenurut Lukman, Indonesia sudah menjadi bangsa yang religius sejak ribuan tahun yang lalu. Padahal, sebelum terbentuk dan disebut Indonesia.

“Jadi, akan timbul tanda tanya besar ketika terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Penjajahan tidak jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama. Itu pengingkaran terhadap kebebasan,” ujarnya.

Alasan ketiga, Yerusalem merupakan kota bagi tiga agama besar Samawi yaitu Kristen, Yudaisme, dan Islam. Di kota suci tersebut terdapat bangunan Masjid Al-Aqsa yang mempunyai arti penting bagi umat Islam.

“Jadi isu ini otomatis mendekatkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam,” ujarnya.

KeempatPalestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 6 September 1944. Seorang saudagar sekaligus Grand Mufti Amin al-Husseini menginformasikan kepada dunia internasional dan mengakui kemerdekaan Indonesia.

“Oleh karena itu, Indonesia berhutang budi kepada Palestina. “Pak Presiden juga menegaskan bahwa dalam setiap nafas diplomasi Indonesia ada isu Palestina,” ujarnya.

Keputusan penentuan

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menindaklanjuti hasil KTT Luar Biasa yang diselenggarakan pada 13 Desember lalu. Dua poin penting yang terkandung dalam resolusi tersebut adalah pengakuan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan penolakan pengakuan sepihak Trump.

Tindak lanjutnya diharapkan berlangsung Senin ini di PBB. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang menolak pernyataan Trump.

Dalam rancangan resolusi yang diperoleh media, tertulis beberapa hal, di antaranya masalah Yerusalem sebaiknya diselesaikan melalui perundingan. Anggota DC juga menyesalkan keputusan mengenai status Yerusalem.

“Setiap keputusan dan tindakan yang diambil dengan sengaja untuk mengubah karakter, status atau demografi kota suci Yerusalem tidak akan mempunyai dampak hukum,” kata rancangan resolusi tersebut.

Oleh karena itu, anggota DK PBB diperkirakan akan menolak keputusan Trump dan membatalkannya. Para diplomat di markas besar PBB memperkirakan negara Paman Sam akan menggunakan hak vetonya untuk menghalangi resolusi tersebut. Namun diprediksi hampir mayoritas anggota DC justru akan menggunakan hak pilihnya untuk menolak keputusan Trump.

Poin lain yang dibuat dalam rancangan resolusi tersebut adalah semua negara harus menahan diri untuk tidak membuka kedutaan besar di Yerusalem. PBB berharap semua negara anggota tidak mengakui tindakan apa pun yang bertentangan dengan resolusi dan undang-undang internasional.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berharap pemerintahannya segera membuka kedutaan besar di Yerusalem timur, kota yang diklaim sebagai ibu kota Palestina. Inilah cara Erdogan menolak keputusan Trump. Namun belum diketahui apakah keputusan ini akan ditindaklanjuti. – dengan pelaporan AFP/Rappler.com